BERITA SUMEDANG.ruber.id – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah menjadikan Sumedang, sebagai tempat sosialiasi Optimalisasi Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.
Apresiasi tersebut disampaikan olehnya saat membuka kegiatan yang diikuti oleh para Ketua (Badan Pemusyawaratan Desa) BPD se-Kabupaten Sumedang di Graha Asia Plaza Sumedang, Rabu, 12 April 2023.
“Terima kasih. Dengan momentum ini, kita akan mendapatkan berbagai informasi yang nantinya akan menginspirasi kita. Khususnya, dalam menjalankan tugas selaku BPD yang akn bermuara kepada peningkatkan pengawasan yang baik sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dony menjelaskan, BPD merupakan instrumen di desa dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Sehingga, melalui sosialisasi terkait Dana Desa ini, mampu menjadi tempat untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan para Ketua BPD, khususnya di Sumedang.
“Pengetahuan, pengalaman dan jaringan bisa didapatkan formal maupun nonformal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti ini,” ucapnya.
Sumedang Punya Terobosan di Bidang Pengawasan
Dony menyebutkan, Kabupaten Sumedang telah memiliki terobosan baru atau inovasi di bidang pengawasan.
Di antaranya, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dan implementasi pembangunan Zona Intergitas Desa (ZI Des).
“Inovasi tersebut sebagai alat dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Menuju aparatur pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja desa,” jelasnya.
Untuk mengetahui seberapa besar atau tingkat implementasi inovasi tersebut, secara berkala melalui evaluasi. Melalui tool Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
Dony berpesan, kepada para peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai dialog yang positif. Untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
“Kegiatan ini harus mampu meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa.”
“Selain itu, meningkatnya mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Selain Bupati Sumedang, hadir sebagai narasumber sosialisasi, Komisi XI DPR RI H Jefry Romdonny; dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang.
