Raih Nilai SAKIP AA, Bapenda Sumedang Patut Dicontoh OPD Lain

Bapenda Sumedang Patut Dicontoh OPD Lain
Ist/ruber.id

BERITA SUMEDANG.ruber.id – Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang dalam meraih nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sangat Memuaskan atau Kategori AA, hendaknya bisa diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Sumedang.

Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli menyampaikan hal itu saat melaksanakan monitoring dan pembinaan SAKIP di Bapenda Kabupaten Sumedang, Selasa (15/10/2024).

“Raihan poin 91.447 merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan.”

“Semoga pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi motivasi bagi OPD lainnya, untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan,” ucapnya.

Menurut Yudia, Bapenda merupakan salah satu perangkat daerah yang sangat krusial bagi keberlangsungan pemerintah daerah yakni sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan.

“Sebagai OPD yang bertanggung jawab mengelola dan meningkatkan PAD, kinerja Bapenda mencerminkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.”

“Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah adalah pencapaian target PAD,” ujarnya.

Meskipun pencapaian pendapatan daerah sampai saat ini  baru mencapai 71.96%. Namun, ia yakin target akan tercapai.

“Saya yakin dengan potensi dan sumber daya yang kita miliki, kita mampu meningkatkan kinerja dan mencapai  target yang telah ditetapkan,” kata Yudia.

Yudia menyebutkan, PAD yang telah terkumpul adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran Bapenda dan stakeholders lainnya di lapangan.

“Mari kita pastikan PAD yang terkumpul digunakan secara efektif dan efisien untuk sebaik-baiknya kepentingan masyarakat.”

“Saya yakin berbagai kendala yang dihadapi dapat kita jadikan sebagai peluang untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Jadi Sorotan

Sementara itu, Kepala Bapenda Rohana mengatakan, salah satu kendala yang ditemui di lapangan adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak.

“Upaya dan langkah optimalisasi pendapatan daerah yang kami lakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan edukasi.”

“Selain itu, pembinaan workshop baik secara online offline melalui media elektronik dan media cetak bagi pengelola PAD dan masyarakat luas,” ucap Rohana.***