BERITA SUMEDANG.ruber.id – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir berkunjung ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 17 Mei 2022.
Kunjungan ini, dalam rangka meminta pendampingan rencana pengembangan industri di kawasan BUTOM (Buahdua, Ujungjaya dan Tomo).
Rombongan bupati diterima Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama didampingi Satgas Korsupgah Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah II di Gedung KPK, Kavling 4, Jakarta.
Disampaikan bupati, sekitar 2000 hektare tanah di 8 wilayah eks Hak Guna Usaha akan dimanfaatkan sebagai wilayah idustriapolis BUTOM (Buahdua Ujungjaya Tomo) dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi daerah dan mensejahterakan masyarakat.
“Jadi ada sekitar 2000 hektare tanah terlantar di 8 wilayah yang ingin kami optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan PMA dan PMDN kami,” ujar bupati.
HGU lahan tersebut telah habis dan belum diperpanjang sehingga sampai saat ini dalam kondisi tidak terawat.
“Kami akan memohon kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk pemanfaatan lahan tersebut dan berkolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki hak prioritas sebagai pemilik konsesi sebelumnya,” ujarnya.
Menurut bupati, alih guna kawasan tersebut didukung payung hukum dengan dengan adanya Perda No 4 Tahun 2018 tentang RTRW Tahun 2018-2038.
“Terlebih Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan wilayah Timur Sumedang yang berbatasan dengan Indramayu dan Subang sebagai kawasan Rebana serta Perpres No. 87 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan secara langsung telah menguatkan tujuan dialihgunakannya kawasan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut bupati mengatakan, pendayagunaan wilayah menjadi kawas industri diharapkan banyak menyerap banyak tenaga kerja dan mampu menekan angka kemiskinan.
“Kami menanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila industri ini terwujud, akan menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan kemiskinan dan menurunkan pengangguran,” tuturnya
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, pihaknya sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Pemkab Sumedang tersebut.
“Pada prinsipnya KPK sangat mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan APBD dengan sektor dan sumber daya yang ada di daerah. Namun harus diperhatikan juga payung hukumnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, Sumedang dengan rencananya diharapkan bisa menjadi percontohan daerah yang transparan.
“Kami dari KPK ini sangat terbuka sekali. Saat ini banyak permintaan publik untuk bisa melakukan bersama pemeriksaan korupsi,” ucapnya.
Ujang purnama berpesan agar terkait kerja sama, permohonan perizinan dan yang lainnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.
“Semua harus dalam koridor yang telah ditentukan, tidak menyalahi aturan yang ada,” ujarnya.
