BERITA SUMEDANG.ruber.id – Pemkab Sumedang bekerjasama dengan Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Aula Tampomas, Sabtu, 8 April 2023.
Workshop terkait pengelolaan keuangan ini, secara resmi dibuka oleh Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir.
Kemudian, diikuti oleh para kepala perangkat daerah, Camat, dan 270 kepala desa. Baik secara langsung maupun Daring.
Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Komisi XI DPR RI, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.
Kemudian, KPPN Sumedang dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
Koordinator Pengawas BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Risnandar menyampaikan, workshop di Sumedang ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemda dan perangkat desa. Dalam mengelola keuangan desa.
Selain itu, pelaksanaan workshop juga dilatarbelakangi pula oleh perlunya upaya pengawalan dan pengawasan kolaborasi. Atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Kegiatan ini bertujuan mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan keuangan desa. Sehingga, transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan SDM di desa,” jelasnya.
Ikhtiar Supaya Dana Desa Tepat Sasaran
Sementara itu, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir memandang, workshop tersebut sebagai sebuah ikhtiar.
Dengan harapan, Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik.
Sehingga, dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Sumedang.
“Ini ikhtiar kita bersama agar Dana Desa dikelola dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna. Sehingga, benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Dony.
Apalagi, kata bupati, saat ini Sumedang memiliki SAKIP Desa. Yaitu, dengan berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja dengan menyasar terhadap tiga indikator utama atau IKU.
“IKU nya ada tiga yaitu menurunkan kemiskinan dan stunting serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.”
“Inilah sebuah inovasi yang alhamdulillah telah menjadikan Sumedang pelayanannya menjadi lebih baik lagi,” ucap Dony.
Pada kesempatan tersebut, ditandatangani nota kesepakatan antara Pemkab Sumedang dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Ruang lingkup nota kesepakatan ini berupa, pemberian jasa jaminan dan konsultasi.
Meliputi kegiatan pengelolaan dan penataan usaha keuangan dan aset barang desa, pengembangan dan implementasi teknologi informas. Pada sistem pengelolaan keuangan dan aset, pengembangan penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah.
Selanjutnya manajemen resiko, indeks efektifitas pengendalian korupsi dan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah.
