BERITA SUMEDANG.ruber.id – Pemkab Sumedang telah mengambil langkah progresif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan gizi bagi warga yang kurang mampu.
Nantinya, tiap ibu hamil di Sumedang akan mendapatkan telur sebanyak 4 Kg per bulan dari Pemkab Sumedang.
Program Kartu Telur dari Pemkab Sumedang ini, bertujuan untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil.
Program ini, memiliki tujuan mulia untuk memastikan semua ibu hamil memiliki akses ke asupan protein hewani, salah satunya adalah telur.
Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman menjelaskan, program ini akan menyediakan 4 Kg telur setiap bulannya bagi ibu hamil dengan kategori kurang mampu.
Sementara itu, bagi ibu hamil yang mampu, mereka akan mendapatkan diskon.
Namun, yang menarik yakni bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk kartu.
Seluruh proses ini, akan dijalankan dengan transparansi.
“Setiap ibu hamil yang memenuhi syarat akan menerima Kartu Telur,” ucap Herman.
Ibu hamil ini, nantinya dapat menunjukkan kartu telur ini di warung-warung yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Sumedang.
“Dengan menunjukkan kartu ini, ibu hamil dapat dengan mudah mengambil telur yang telah disediakan,” jelas Herman.
Program Kartu Telur ini juga memiliki dampak positif dalam upaya penanganan masalah stunting.
Herman menyebutkan, dari 8000 ibu hamil yang ada, akan diidentifikasi mana yang termasuk dalam kategori tidak mampu dan mampu.
Dalam pelaksanaannya, setiap ibu hamil akan diberikan dua butir telur per hari.
Hal ini bertujuan, agar mereka dapat segera mengonsumsi telur tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Herman menyatakan, pihaknya tengah mempersiapkan rumus dan detail pelaksanaan program ini.
Rencananya, program Kartu Telur ini akan efektif dimulai pada bulan Januari tahun 2024.
Namun, sebelum itu, program ini akan diuji coba dalam waktu dekat untuk memastikan kelancarannya.
Inisiatif Pemkab Sumedang ini tidak hanya membantu meningkatkan gizi ibu hamil. Tetapi juga, memberikan dorongan ekonomi sosial bagi warga masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi.