BERITA SUMEDANG.ruber.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa se-Sumedang melakukan aksi unjuk rasa tolak disahkannya RKUHP di depan kantor DPRD, Selasa, 13 Desember 2022.
Aksi tolak pengesahan RKUHP dari ratusan mahasiswa di Sumedang ini, mendapatkan pengawalan ekstra ketat dari pihak kepolisian.
DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada 6 Desember 2022, lalu.
Mahasiswa menilai, pemerintah terlalu terburu-buru mengesahkan RKUHP.
Alasannya, pada RKUHP masih banyak pasal bermasalah di dalamnya.
Di lain sisi, kondisi saat ini banyak bencana yang sedang melanda di sejumlah daerah.
Selain itu, mahasiswa menuntut sejauhmana perjuangan dan langkah apa saja yang telah dilakukan dari DPRD Sumedang. Terutama, terkait dengan berbagai aspirasi penolakan pengesahan RKUHP.
Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan menyampaikan, Polres Sumedang melakukan pengamanan dengan menerjunkan sebanyak 213 personel gabungan. Untuk melakukan pengamanan aksi dari Gerakan Mahasiswa di Sumedang ini.
“Kami menyiapkan sebanyak 213 personel, terdiri dari 193 personel Polres Sumedang, 10 personel Kodim 0610/Sumedang, dan 10 personel dari Satpol PP Sumedang,” jelasnya.
Indra menjelaskan, plotting personel ini disiapkan untuk melaksanakan pengamanan. Khususnya, objek vital dan mengawal mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumedang.
“Alhamdulilah, selama berjalannya aksi unjuk rasa dari gabungan mahasiswa ini tidak terjadi hambatan atau kejadian yang berarti.”
“Sehingga, aksi unjuk rasa tersebut dapat berjalan aman, lancar, dan tertib,” ucapnya.
Tanggapan DPRD Sumedang Terkait Penolakan Mahasiswa Terhadap Pengesahan RKUHP
Sementara itu, dari pihak DPRD Sumedang menanggapi dan akan nenyampaikan secara langsung aspirasi dari mahasiswa di Sumedang ini kepada pimpinan.
DPRD Sumedang, juga akan menggelar rapat khusus dan akan menjadwalkan pertemuan dengan aliansi mahasiswa. Untuk berdiskusi terkait poin-poin mana saja dalam RKUHP yang ditolak.
DPRD Sumedang juga sepakat, untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat atau DPR RI. Terkait aspirasi penolakan dari pengesahan RKUHP ini.
Setelah mendengar tanggapan dari perwakilan DPRD Sumedang, massa aksi membubarkan diri dalam situasi yang aman dan kondusif.
