Dibiayi Ratusan Juta dari Dana Desa dan BUMDes, Wisata Curug Oben Conggeang Sumedang Terbengkalai

Objek Wisata Curug Oben Conggenag Sumedang Terbengkalai
Objek wisata Curug Oben, Cibubuan, Conggenag, Sumedang, kini kondisinya terbengkalai. usup supriadi/ruber.id

BERITA SUMEDANG.ruber.id – Objek wisata kuliner Curug Oben di Blok Bojong, Desa Cibubuan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kini terbengkalai.

Padahal, bangunan berupa saung lesehan ini dibangun dengan total anggaran mencapai ratusan juta rupiah.

Wisata kuliner Curug Oben, Cibubuan, Conggeang, Sumedang ini didanai oleh dana gabungan meliputi Dana Desa tahun 2021 Rp85 juta, dana dari BUMDes Rp35 juta, dan bantuan dana dari CSR sebesar Rp15 juta.

Namun kini, sejumlah bangunan saung di lokasi sudah mulai rusak dan dalam kondisi sepi pengunjung.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibubuan E. Kusnadi membenarkan kondisi objek wisata yang selesai dibangun akhir tahun 2021 tersebut, kini kondisinya terbengkalai.

Objek wisata ini berlokasi di area sawah dengan nilai sewa lahan Rp10 juta per tahun.

“Karena pembangunannya itu memakai dana penyertaan dari Dana Desa dan BUMDes, maka kami akan menunggu pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran 2022 ini,” kata Kusnadi kepada ruber.id, Jumat (23/12/2022).

Tokoh Masyarakat Minta Inspektorat Sumedang Audit Keuangan Desa

Sementara itu, tokoh masyarakat yang juga mantan kepala Desa Cibubuan, Muhari mengatakan, pendirian objek wisata tersebut sebelumnya tanpa adanya musyawarah.

“Jadi bagaimana pun alasannya, warga tetap menuntut keuangan desa yang dipakai mendirikan bangunan tersebut harus daoat dipertanggungjawabkan atau diganti,” kata Muhari.

Muhari menjelaskan, terbengkalainya objek wisata ini akibat perencanaan yang tidak matang dan mamaksakan tanpa menghitung risikonya seperti apa.

“Jangankan dapat mengeruk keuntungan, malah sebaliknya keuangan desa habis sia-sia,” ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, Muhari dan warga Cibubuan berharap, Inspektorat Sumedang turun tangan Desa Cibubuan.

“Iya harapannya, pokoknya ada audit dan pertanggungjawaban, karena ini menggunakan dana desa dan BUMDes,” sebutnya.